Home Sekitar Kita Pertanian Maju, Mandiri dan Moderen? Dengan Apa Itu Akan Diraih?

Pertanian Maju, Mandiri dan Moderen? Dengan Apa Itu Akan Diraih?

SHARE
Pertanian Maju, Mandiri dan Moderen? Dengan Apa Itu Akan Diraih?

Keterangan Gambar : Pertanian Maju, Mandiri dan Moderen? Dengan Apa Itu Akan Diraih?

FocusNEWS.  Jakarta, Saat ini  kementan tengah menjadi sorotan, bukan karena prestasi dibidang pertanian, ini adalah anomali, karena jargon Maju, Mandiri dan Moderen seperti jauh panggang dari api. 
Omong kosong ini tentu semakin mendekati fakta, bahwa hampir setiap lini, baik itu pengadaan, pembangunan fisik, dan lainnya, tidak lepas dari korupsi.

Sulit bagi kita untuk mendapatkan persona grata pada level pengambil kebijakan, semua tidak lepas dari istilah "wani piro? " sehingga setiap pekerjaan senantiasa tereduksi oleh ulah oknum yang terlibat secara langsung dalam setiap level proyek. 

Pemotongan anggaran pada setiap proyek tentu akan mereduksi kualitas dari pada proyek itu sendiri, sehingga pekerjaan asal jadi, asal kelihatan secara fisik, meskipun pada kenyataannya kualitasnya jauh dari harapan. 

Dalam banyak contoh kasus, temuan akan hal ini banyak dijumpai pada setiap proyek pembangunan, apalagi kalau jenis proyeknya adalah rehabilitasi, cukup tambal sulam sana sini, karena secara fisik bangunan sudah ada, sehingga timbul akal-akalan dari kontraktor nakal untuk bermain kotor. 
Hal ini tentu terjadi karena adanya main mata dengan employ, sehingga ini memuluskan jalannya korupsi berjamaah. 

1 kasus yang saat ini jadi sorotan, rehabilitasi bangunan BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) dengan sumber anggaran dari DAK Fisik Kementan TA 2023  dengan alokasi anggaran rata2 Rp. 400 jt per titik, sementara untuk Kab. Garut memperoleh alokasi 14 titik, sementara hasil pekerjaan tersebut sangat jauh dari harapan, apalagi mengingat anggaran Rp. 400 jt, jauh dari harapan. 

Menurut sumber yang layak dipercaya, bahwa dari rehap yang dilakukan oleh kontraktor, nilai dari semua yang diserap pada proyek rehap BPP tidak lebih hanya menelan anggaran Rp. 150 jt, tidak lebih, lantas kemana sisanya??? 

Ini satu contoh kasus, baru 1 kabupaten, sementara ini ada 416 kabupaten seluruh Indonesia dengan 98 kota, bisa kita bayangkan betapa besar nilai yang dikorup, ini baru 1 mata anggaran saja, bagaimana dengan proyek lainnya?.(MNA)